Gubernur Jawa Timur Tegaskan Kinerja Bawaslu dan KPU Harus Detail di Masa Pandemi Covid-19

oleh -41 views
Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, saat mengunjungi Kabupaten Sumenep (M.Hendra.E)

SUMENEP, Madurapost.id – Dalam keadaan pandemi Covid-19, siituasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 ini disebut-sebut sangat memprihatinkan. Jumat (2/10/2020).

Pasalnya, pelaksanaan pesta lima tahun tersebut memiliki banyak perbedaan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sebelum wabah virus Corona melanda Indonesia.

Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang akan melaksanakan pemilihan Wali Kota/Bupati, tercatat ada sebanyak 19 kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak.

Hal ini mendapat perhatian khusus dari Gubernur Jaw Timur, Khofifah Indar Parawansa. Pihaknya meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumenep, Madura, Jawa Timur untuk bekerja secara detail.

“Kerja secara detail,” katanya, saat dialog di Kantor RRI Sumenep, Rabu 30 September 2020 lalu dalam kunjungannya ke Kabupaten Sumenep.

Gubernur Khofifah juga menekankan kepada pasangan calon (Paslon) untuk memiliki tim yang bisa diidentifikasi wilayah sebagai upaya antisipasi adanya klaster baru virus Corona di Pilkada.

“Tim paslon yang bisa identifikasi wilayah saat ingin bersilaturahmi, hal ini guna mencegah klaster Pilkada,” terang dia.

Sekedar informasi, KPU RI melarang kegiatan kampanye konvensional. Hal itu, diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam Covid-19.

Kemudian, KPU melarang partai politik, pasangan calon, tim kampanye, dan pihak lain untuk melaksanakan kampanye yang biasa dilakukan pada kondisi normal, mulai dari rapat umum, pentas seni, panen raya, konser musik, gerak jalan santai, sepeda santai, perlombaan, bazar, donor darah hingga peringatan hari ulang tahun parpol.

Untuk itu, Bagi pasangan calon kepala daerah yang melanggar ketentuan kampanye tersebut, sanksi akan diberikan mulai dari peringatan tertulis hingga pembubaran kegiatan kampanye. (Mp/al/kk)

loading...